Media Tata Ruang - Banjir bandang meluluhlantakkan kawasan Lahat Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis, 9 Maret 2023, yang diduga kuat akibat kerusakan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat.
Banjir besar itu menerjang sejumlah kecamatan dan merusak permukiman penduduk yang dilewatinya. Belum terhitung kerugian material akibat banjir bandang ini.
Peristiwa ini memancing perhatian lembaga masyarakat Jejak Bumi Indonesia (JBI) yang menilai bahwa kerusakan DAS menjadi biang penyebab banjir tersebut.
Ketua JBI, Hendra Setyawan mengatakan, kondisi hutan di Provinsi Sumatera Selatan seluas 3,46 juta hektare dan sekitar 700 ribu lahan belakang ini semakin memasuki kondisi kritis dan rawan akan bencana.
Banjir terparah saat ini melanda Desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, yang juga menerjang beberapa wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Muara Enim. Ini menjadi bencana yang terus terjadi.
“Perlu pemahaman dari semua stakeholder akan kondisi tata ruang dan hutan di Sumatera Selatan. Kalau kita terus pada posisi ini bencana akan terus berlangsung,” ujar Hendra kepada Media Tataruang.
Ia menjelaskan, sebagian besar daerah hulu di kawasan itu merupakan wilayah tangkapan air yang kini kondisinya sudah rusak akibat perambahan, perkebunan sawit, pertambangan dalam skala besar.
Akibatnya, banjir bandang dan tanah longsor juga terjadi di Desa Sidorahayu Kecamatan Buay Pemaca yang masuk pada kawasan hutan SM Gunung Raya Kabupaten OKU Selatan.
“Air di sungai tersebut meluap sejak Rabu 8 Maret 2023, hingga hari ini. Bahkan, seorang bocah bernama Giga Danuri (13) dilaporkan hilang, hanyut terbawa arus deras di kawasan Bendungan Desa Muara Siban, Pulau Pinang, dan membuat heboh warga setempat,” twrang Hendra.
Ia menegaskan, dalam mengatasi banjir seperti ini perlu peran besar dari Pemerintah Daerah yang harus benar-benar mengimplementasikan kebijakkan tata ruang dengan baik.
Menurutnya, setiap daerah memiliki rencana detail tata ruang wilayah, kajian lingkungan hidup strategis serta dokumen lainnya.
“Akan tetapi apakah itu sudah terimplementasi dengan baik? Di mana wilayah hutan lindung, di mana wilayah boleh perkebunan sawit perusahaan dalam skala besar, di mana letak tambang batubara, tambang batu kapur dan lainnya,” ujar Hendra.
Dengan demikian sangatlah wajar apabila Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan 29 daftar perusahaan yang ada di Sumsel masuk daftar raport merah.
“Raport merah dari KLHK didominasi perusahaan batubara dan perusahaan
sawit pada Desember 2022 lalu,” terangnya.
Hendra menambahkan, warga yang terdampak banjir bandang Lahat mencapai 3.000 jiwa, yang masih berlangsung saat ini. Bahkan banjir tersebut mengganggu fungsi jembatan Tanjung Sirih yang menghubungkan Lahat – Kota Pagar Alam via Gumay Ulu.
“Jembatan Tanjung Sirih terpaksa ditutup sementara karena ketinggian air sudah melewati batas,” pungkas Hendra.(*)